Wakil Ketua DPRD Blora Dukung Langkah Pemkab Blora, Biayai Insfrastruktur melalui Pinjaman Daerah sebesar Rp215 Miliar

Portal Pemerintahan

BLORA, portalblora.com – Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, memberikan dukungan penuh terhadap rencana pinjaman daerah sebesar Rp215 miliar yang diajukan oleh Bupati Blora, Arief Rohman. Menurut Siswanto, pinjaman ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Saya mendukung pinjaman daerah ini karena sudah pernah dilakukan pada tahun 2021 dan alhamdulillah sudah lunas di masa jabatan Bupati Arief periode pertama,” jelasnya dalam pernyataan pada Minggu (11/5/2025).

Ketua DPD Golkar Blora ini menambahkan bahwa pemanfaatan pinjaman daerah sebelumnya telah terbukti berhasil dikelola dengan baik. “Jumlah jalan halus semakin banyak dan berkualitas baik, bertahan hingga saat ini,” ungkapnya.

Siswanto meminta agar proses realisasi pinjaman segera dilakukan, dan semua syarat yang diperlukan oleh Penerimaan Umum (PU) dilengkapi. “Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di 41 titik harus segera dimulai, paling lambat akhir Juni, supaya manfaatnya dapat segera dirasakan oleh warga Blora,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk konsisten dalam pembayaran pinjaman agar dapat dilunasi tepat waktu, paling lambat dalam tiga tahun anggaran.

Diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Blora telah menandatangani kesepakatan pinjaman daerah dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) pada Jumat (9/5). Penandatanganan dilakukan di kantor Bank Jateng pusat, dihadiri oleh Bupati Blora, Wakil Bupati, Ketua DPRD beserta Wakilnya, Sekda, dan sejumlah OPD terkait.

Bupati Arief Rohman menjelaskan bahwa pinjaman ini merupakan kali kedua Pemkab Blora bekerja sama dengan Bank Jateng. “Pinjaman kali ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan infrastruktur sebesar Rp205 miliar dan Rp10 miliar untuk likuiditas kas daerah,” terangnya.

Dengan langkah ini, Pemkab Blora menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat, sekaligus memastikan kelancaran operasional kas daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *