MAGELANG, portalblora.com – Pengamanan konser penyanyi tenor dunia Andrea Bocelli di kawasan Candi Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu (31/10/2026), melibatkan ribuan personel gabungan. Jumlah personel yang dikerahkan disebut mencapai 3.707 orang, meski laporan awal menyebut angka 3.229 personel.
Besarnya kekuatan pengamanan tersebut menjadi perhatian publik. Pengerahan ribuan aparat dalam satu kegiatan di kawasan Borobudur memunculkan pertanyaan mengenai tingkat kerawanan sosial, situasi di tengah masyarakat, hingga seberapa besar manfaat kegiatan tersebut bagi warga sekitar.
Pengamanan berskala besar itu berlangsung di tengah polemik dan penolakan sebagian masyarakat terhadap rencana penyelenggaraan konser. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan.
Ketua Forum Masyarakat Borobudur Bangkit (FMBB), Puguh Gaisan, menjadi salah satu pihak yang perlu didengar pandangannya terkait penyelenggaraan konser tersebut. FMBB diharapkan dapat menyampaikan evaluasi mengenai situasi masyarakat, dampak kegiatan, serta keterlibatan warga lokal dalam penyelenggaraan acara berskala internasional itu.
Besarnya jumlah personel pengamanan juga memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah pengerahan ribuan aparat tersebut mencerminkan adanya kerawanan sosial yang serius di tengah masyarakat? Bagaimana pertimbangan keamanan yang mendasari kebutuhan personel dalam jumlah tersebut?
Selain persoalan keamanan, aspek manfaat ekonomi juga menjadi perhatian. Apakah penyelenggaraan konser dengan skala internasional benar-benar memberikan dampak yang sebanding bagi masyarakat sekitar Borobudur, khususnya pelaku UMKM, pekerja lokal, dan sektor pariwisata?
Evaluasi tidak hanya penting untuk melihat keberhasilan penyelenggaraan acara, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya memperoleh manfaat yang nyata.
Penyelenggaraan kegiatan berskala internasional di kawasan Borobudur idealnya tidak hanya menjadi panggung pertunjukan dunia, tetapi juga menghadirkan ruang partisipasi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Dengan demikian, evaluasi pasca kegiatan perlu mencakup transparansi data pengamanan, penggunaan sumber daya, kondisi sosial masyarakat, serta dampak ekonomi yang benar-benar dirasakan warga.
(Priyo/ Magelang)
