BLORA, portalblora.com– Tim dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melakukan survei lokasi rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di kawasan hutan wilayah Perum Perhutani KPH Blora, Jumat (13/3/2026).
Lokasi yang disurvei berada di wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ngawenombo, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngawenombo, Kabupaten Blora.
Kegiatan survei tersebut dihadiri tim dari Kementerian Pertahanan yang didampingi perwakilan Kodam IV/Diponegoro.
Turut hadir Wakil Administratur/KSKPH Blora bersama jajaran Asper/KBKPH Ngawenombo, perwakilan Cabang Dinas Kehutanan Blora, Dinas PUPR Blora, jajaran Kodim 0721 Blora, serta unsur Forkopimcam Kunduran.
Survei dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan kesesuaian lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan.
Tim meninjau langsung kondisi lapangan, mulai dari lokasi, akses menuju kawasan, hingga potensi dukungan infrastruktur di sekitarnya.
Wakil Administratur/KSKPH Blora Teguh Yuli Anggoro mengatakan Perhutani pada prinsipnya mendukung kegiatan survei tersebut.
Menurutnya, survei lapangan penting untuk memastikan kesesuaian antara rencana pembangunan dengan kondisi di lokasi.
“Melalui survei ini dapat diketahui secara langsung kondisi lapangan serta kesesuaian lokasi dengan rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan,” ujarnya.
Meski demikian, Teguh menegaskan karena lokasi rencana pembangunan berada di kawasan hutan negara yang dikelola Perhutani, seluruh proses pembangunan harus mengikuti mekanisme dan peraturan yang berlaku terkait penggunaan kawasan hutan.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Pertahanan, Kolonel Czi Sulistyo Gunawan, mengatakan kegiatan survei ini bertujuan mengecek secara langsung lokasi yang direncanakan untuk pembangunan Yon TP.
Dari hasil peninjauan awal, lokasi tersebut dinilai cukup sesuai dan strategis untuk pembangunan satuan Batalyon Teritorial Pembangunan.
Ia berharap proses perencanaan pembangunan dapat berjalan lancar sekaligus tetap memperhatikan tata kelola kawasan hutan serta ketentuan yang berlaku.
