Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto Pastikan Pembangunan Infrastruktur TA 2023 Tetap Berjalan

Wakil ketua DPRD Blora Siswanto, S.Pd, M.M saat berada di kantor DPRD Blora (ft.dok).

BLORA, PORTALBLORA,COM - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto memastikan  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, tetap fokus membangun infrastruktur pada Tahun Anggaran (TA) 2023 ini.

“Saat ini pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora belum merata di semua daerah. Setelah di tahun 2022 fokus membangun infrastruktur di wilayah selatan, tahun ini kita fokuskan pembangunan infrastruktur di wilayah utara,” kata Siswanto seusai acara Musrenbangcam di aula Kecamatan Tunjungan, Rabu (08/02/2023).

Di Kabupaten Blora wilayah utara ada beberapa daerah yang kondisi jalannya cukup memprihatinkan. Misalnya saja Kecamatan Tunjungan, Ngawen, Japah, Kunduran dan Banjarejo.

Siswanto menjelaskan, pembangunan infrastruktur secara masif sangat penting dalam menunjang pergerakan perekonomian masyarakat.

Selain itu, tambah Siswanto, beberapa faktor mempengaruhi dalam membangun infrastruktur, utamanya faktor ekonomi yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Seperti pembangunan infrastruktur di kawasan pertanian, kawasan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan lain lain.

“Tuntasnya pembangunan infrastruktur diyakini mampu meningkatkan daya saing dan kemajuan daerah serta kesejahteraan rakyat Kabupaten Blora,” tukas Siswanto.

Siswanto berharap, pembangunan infrastruktur tersebut menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat sesuai keinginan bersama. Sehingga, ekonomi dapat tumbuh dan berkembang, serta merata dari bawah berkeadilan sebagaimana cita-cita Pemkab Blora.

Selain Pembangunan Infrastruktur, Pemkab Blora fokus tangani Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah Kabupaten Blora.

“Populasi hewan sapi ini merupakan salah satu sektor penopang perekonomian masyarakat, langkah cepat dan tepat harus diambil Pemkab Blora untuk penanganan PMK ini. Salah satu penanganannya melalui vaksinasi sapi” jelas Siswanto.

Siswanto menyampaikan, capaian vaksinasi PMK di kabupaten Blora masih terhambat dibanding dengan populasi ternak yang di Kabupaten Blora karena keterbatasan petugas yang melakukan vaksinasi.

“Petugas Kesehatan hewan dan petugas vaksinasi (vaksinator) PMK di Kabupaten Blora ini terbatas. Tahun ini rencana akan ada penambahan agar penanganan PMK di Kabupaten Blora lebih maksimal,” pungkas Siswanto.(pur/red)